Uji Materi LAM di MK Bagian dari Hak Masyarakat

INDOPOSCO.ID – Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) era 2009-2014 Prof M Nuh mengaku menghormati upaya uji materi terhadap ketentuan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) di Mahkamah Kontitusi (MK). Karena itu adalah bagian hak dari masyarakat.

“Jadi kalau ada yang mengajukan uji materi LAM di MK, kami menghormati. Karena itu bagian dari hak masyarakat,” ujar Nuh ditemui INDOPOSCO.ID di Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Ia mengatakan, kehadiran LAM sangat penting. Karena peran dan fungsinya untuk menjamin kualitas dari program studi (Prodi) dan perguruan tinggi (PT).

“Kalau semua diserahkan ke pemerintah pasti terbatas. Dan ada istilah dia yang mengelola dia yang mengevaluasi,” katanya.

“Sudah tepat kalau yang melakukan supervisi itu lembaga yang independen. Dan LAM yang mewakili itu,” sambungnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, kehadiran LAM telah diatur dalam undang-undang (UU). Jadi semestinya pemerintah harus ikut mengembangkan LAM.

“Kami ingin meyakinkan bahwa LAM itu penting dan harus ada. Karena untuk melindungi perguruan tinggi,” tegasnya.

Ia menegaskan, apabila usulan tersebut disetujui oleh MK, maka kualitas bukan menjadi persyaratan sebuah perguruan tinggi. Dan bukan saja masyarakat yang rugi, tetapi juga negara dirugikan.

“Jadi buat apa kita produksi sesuatu yang abai dengan standar kualitas itu sendiri,” ucapnya.

Sebelumnya, pelimpahan wewenang akreditasi program studi perguruan tinggi pada lembaga akreditasi mandiri dinilai melepaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas pendidikan nasional.

Atas dasar tersebut, Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia) bersama dengan sejumlah dosen dan mahasiswa fakultas hukum dari beberapa perguruan tinggi mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan lembaga akreditasi mandiri ke MK

Adapun pasal yang digugat ialah Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. (nas)

Sumber : indoposco.id

Uji Materi LAM di MK Bagian dari Hak Masyarakat